Bupati Kabupaten Tulungagung Syahri Mulyo

Bupati Kabupaten Tulungagung Syahri Mulyo

Syahri Mulyo, SE (lahir di Tulungagung, Jawa Timur, 1 Mei 1968) adalah pengusaha, politisi dari PDI-P dan bupati Tulungagung yang menjabat pada periode 2013-2018. Ia bersama pasangannya Maryoto Bhirowo berhasil memenangkan pilkada Tulungagung 2013 dengan perolehan suara 48 persen. Pasangan ini mengalahkan dua pasangan lainnya yakni, Bambang Adyaksa dan Anna Luthfie (adik kandung politisi Anas Urbaningrum) dan pasangan Isman-Tatang.

Bupati Kabupaten Tulungagung Syahri Mulyo

Sebelum menjadi bupati ia pernah menjadi anggota DPRD Tulungagung periode 1999-2004 dan DPRD Jawa Timur periode 2004-2009 dan 2009-2014. Riwayat Pendidikannya Dia dari SDN Pojok 2 Ngantru (lulus 1981) SMP Negeri 2 Tulungagung (lulus 1984) SMA Negeri 1 Kediri (lulus 1987) Universitas Merdeka Malang (lulus 1992). Syahri Mulyo merupakan inkumben Bupati Tulungagung terjerat kasus korupsi. Ia berpasangan Maryoto Bhirowo memenangi pemilihan kepala daerah pada Februari lalu untuk periode 2018-2023. Syahri terlibat kasus korupsi dan tertangkap tangan KPK.

Bupati Tulungagung terpilih Syahri Mulyo menjabat sebagai kepala daerah aktif dalam waktu kurang dari satu menit. Begitu dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Kemendagri Jakarta, Selasa, 25 September 2018, jabatan yang dipegang Syahri langsung diserahkan kepada Maryoto Bhirowo, selalu Wakil Bupati Tulungagung. Seusai Soekarwo membacakan surat pelantikan pukul 13.45 WIB, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo langsung menyerahkan SK Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung kepada Soekarwo, untuk kemudian diberikan kepada Wakil Bupati Maryoto Bhirowo. Syahrul Mulyo dilantik sebagai Bupati Tulungagung berdasarkan SK Mendagri Nomor 131.35-5884 Tahun 2018, sementara Maryoto Bhirowo dilantik sebagai wakil bupati berdasarkan SK Mendagri Nomor 132.35-5885 Tahun 2018.

Hal itu terjadi karena, kasus hukum yang menjerat Syahri menyebabkan dirinya harus dibui. Pelantikan singkat sebagai Bupati Tulungagung yang berlangsung di Jakarta, karena lokasi terdekat dengan tempat dia ditahan oleh KPK. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pejabat yang menghadapi masalah hukum, ditegaskan bahwa dalam hal bupati atau wakil bupati terpilih pada saat pelantikan yang bersangkutan tetap dilantik. Kepada Maryoto, Soekarwo lantas berpesan agar dapat menjaga amanat sebagai Plt Bupati Tulungagung untuk menjaga stabilitas daerah, mengingat pada 2019 akan berlangsung pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.
Load comments